Suaralampung.com. Bupati Lampung Barat (Lambar), Drs. Hi. Muklis Basri, M.M., menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) tahun angggaran 2017.
Bupati Muklis Basri mengatakan, penyusunan APBD sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2016 demi tercapainya visi Lambar yang telah di sepakati Pemkab dan pihaknya juga mengapresiasi kepada DPRD atas prestasi yang telah dicapai selama ini. "Ini adalah buah kerja keras kita semua baik Eksekutif, Legislatif dan masyarakat," jelasnya di ruang sidang DPRD Kamis (03/11).
Dikatakan Mukhlis, banyak sumbang saran yang di lontarkan oleh enam fraksi DPRD Lambar, terkait peningkatan kesejateraan THLS pihaknya mengatakan, semua itu telah tertuang dalam Undang-undang yang berlaku saa ini pasalnya, yang diharapkan THLS selama ini sudah ditentukan oleh pusat.
Selain itu terkait skenario pelelangan dini, pihaknya menjelaskan, dimungkinkan untuk percepatan proses pelaksanaa pelelangan konsultansi dan kontruksi dilaksanakan awal tahun setelah adanya kepastian anggaran. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2012 dan perubahannya.
Kemudian, pelaksanaan optimalisasi potensi PAD terutama di sektor pariwisata, dirinya menuturkan, potensi pariwisata yang ada di Lambar akan dilakukan bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk kepariwisataan nasional tahun 2010-2025.
Tahun 2017 Pemerintah Lambar telah mengusulkan anggaran ke Kementrian Pariwisata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), "upaya ini diharapkan dapat mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka peningkatan PAD," pungkasnya. (Eko)
