Suaralampung.com. Program Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016 hampir selesai, tapi masih menyisakan sedikit masalah. Seperti yang dikeluhkan oleh beberapa peratin di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dalam penggunaan ADD.
Banyak pengeluaran yang tidak terduga, selain dana-dana yang dikeluarkan untuk bimtek dan pembinaan yang dinilai kurang tepat. "Bahkan ada penarikan sejumlah dana yang di motori oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lambar yang disinyalir sebagai dana pengamanan, yang jumlahnya tidak sama tiap pekonnya," ungkap salah satu peratin yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (17/01).
Sementara itu Zohari, bendahara umum Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Daerah Republik Indonesia (LSM-Tekad RI) mendamping ketua Bahrin Ayub, SH, sangat menyayangkan apabila ada pungutan yang tidak jelas penggunaannya.
"Dan itu masuk dalam pungli, LSM Tekad akan menyingkapi data valid untuk melanjutkan kepenegak hukum supaya bisa dijerat dengan hukum yang berlaku di NKRI ini," tutur Zohari.
Menurutnya, LSM Tekad udah mengantongi data mengenai adanya penyimpangan ADD dan akan mencari lagi data lain untuk pengaduan kepenegak hukum. (Eko)
