Suaralampung.com-Kalianda, Warga Desa Agom Kecamatan Kalianda senin pagi gelar rapat besar di Balai Desa setempat,23/01/17.
Hal ini menyikapi terkait penangkapan dan pemberitaan yang menyeret mantan kepal Desa mereka yang di duga melakukan pemerasan oleh salah satu penerima pembayaran pembebasan lahan untuk jalan tol beberapa waktu yang lalu.
Dalam rapat yang di gelar oleh seluruh masayarakat Desa Agom baik oleh warga yang terkena gusuran jalan tol atau yang lahan tidak terkena turut hadir dalam rapat yang di gagas oleh seluruh warga Desa Agom.
Zulhaidi, salah satu anggota panitia pembebasan lahan tim 9, yakni tim yang menangani proses pembebasan lahan mulai dari pemberkasan, pengukuran sampai ke tahap pencairan ikut bicara terkait penangkapan yang di lakukan oleh aparat kepolisian lampung selatan ini mengatakan" kami beserta seluruh aparat Desa yang tergabung dalam tim 9, bekerja berdasarkan aturan yang telah dimusyawarah dan dimufakatkan baik oleh seluruh perangkat Desa juga bersama seluruh warga penerima pembebasan lahan tol secara bersama ini semua telah sesuai dengan acuan pembuatan Peraturan Desa (perdes) dengan nomer surat 01 th 2012 .
Dan ini telah di setujui dan di ketahui oleh seluruh perangkat Desa bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Agom , yang salah sati isi nya mengatur tata kelola keuangan oprasional panitia atau tim 9 Desa agom, kalaupun memang warga merasa keberatan dengan ketentuan yang di buat, kami juga tidak memaksakan walau pun terkadang semua oprasional kegiatan di talangi oleh dana pribadi Kepala Desa kami".
Hal senada di ungkapkan oleh penerima pembebasan lahan tol Yakub, " mewakili warga yang lahanya terkena gususran jalan tol Desa Agom menyesalkan sikap yang di lakukan oleh sdr Wdd, yang menurut kami telah menzolimi kepala Desa kami yang telah membantu sdr wdd sampai ke pencairan dengan nilai harga yang pantastis,menurut saya itu wajar bila kita memberikan sedikit bantuan oprasional dan itu nilai nya tidak di tentukan, karena memang mereka (panitia-red) bekerja selama kurang lebih 2 tahun lo untuk mengurusi dan membantu kita sampai ke tahap pencairan,".
Serta salah satu tokoh masyarakat Agom Zainal Abidin mengatakan," dari awal kami menilai tidak ada tekankan kalo memang warga merasa keberatan tidak apa apa jangan di paksakan itulah intruksi kepala Desa kami yang kami dengar saat rapat dahulu, namun apa yang terjadi saat setelah pencairan sdr wdd malah melaporkan kepala Desa kami muksin syukur ke kepolisian dengan dalih sudah di peras, bisa kita bayangkan jangankan berterimakasih ini orang, malah ini kepala Desa kami di laporkan, biar masyarakat sendiri yang dapat menilai dan warga berharap aparat penegak hukum tidak hanya bekerja secara profesional namun juga mengedepankan musyawarah kekeluargaan atau sejenis rembuk pekon lah, ungkap nya. (Rl)
