Suaralampung.Com.
Tulang Bawang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang diminta ambil langkah cepat guna perbaiki SDM (Sumber Daya Manusia) di Diskominfo setempat. Hal itu diungkapkan Sandi. SH (Pengamat Kebijakan), terkait simpang siurnya informasi pengadaan pembelian 151 unit mobil ambulans milik kampung tahun 2018, yang terindikasi adanya pembatalan pembelian pada tahun dimaksud. Minggu (11/ 3)
Dituturkan Sandi, seharusnya sebagai Kasi Publikasi dan Kemitraan Kominfo jika memberikan informasi tentang pemerintahan kepada publik, harusnya memiliki dasar dan kebenaran. Agar supaya informasi yang diberikan, kedepannya bukan menjadi informasi sesat." Sehingga nantinya informasi yang diberikan tidak menjadi simpang siur, seperti ini yang dapat menyesatkan". Ujarnya
Masih menurut Sandi, Kominfo merupakan sebagai pusat informasi atau corongnya pemerintah untuk mengumpulkan, serta menyebarkan informasi kepada publik terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, yang dapat dipercaya". Kalau pemerintah daerah tidak cepat mengambil langkah untuk memperbaiki SDM yang ada di Diskominfo Tulang Bawang, dikhawatirkan informasi tentang pembangunan yang akan disebarkan ke publik oleh Diskominfo ini, tidak lagi dipercaya oleh masyarakat Tulang Bawang". Ucapnya
Belum lama ini, website resmi Pemkab Tulang Bawang (22/1/2018) telah menginformasikan bahwa, Pemkab Tulang Bawang dibawah kepemimpinan Winarti - Hendriwansyah (Win - Hen) akan melakukan pembelian 151 unit ambulans, guna merealisasikan janji kampanye keduanya ditahun pertama menjabat.
Namun, pengadaaan mobil ambulans sebanyak 151 unit yang rencananya akan direalisasikan pada tahun anggaran 2018 oleh pemerintah kabupaten Tulang Bawang, terindikasi dibatalkan. Selasa (6/3)
Pasalnya dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 ditengarai tidak tertera alokasi paguR anggaran untuk pembelian mobil ambulans tersebut. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kasi Publikasi dan Kemitraan Media Massa Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten Tulang Bawang, Rizalman pada tim wartawan diruang kerjanya baru-baru ini (1/3).
Dijelaskannya, pengadaan mobil ambulans untuk kampung di kabupaten Tulang Bawang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran 2018, karena dalam dokumen APBD kabupaten Tulang rBawang tahun ini, anggaran untuk pembelian mobil ambulans tersebut tidak ada.
Menurut Dia jika dalam dokumen APBD saja tidak dianggarkan, bagaimana kegiatan itu dapat berjalan atau terealisasi sesuai dengan rencana." Pembelian mobil ambulans kampung tidak jadi dilakukan karena tidak dianggarakan dalam APBD kita, kalau anggaran untuk pembelian ambulans kampung tersebut tidak ada dalam APBD, kan nggak mungkin kegiatannya dapat dilakukan". Ujarnya Rizalman
Keterangan yang diberikan Rizalman selaku Kasi Publikasi dan Kemitraan Media Massa Dinas Kominfo Tulang Bawang, yang juga merupakan corong Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi terkait program pembangunan serta kinerja yang akan, sedang dan telah dilakukan pemerintah daerah ke publik tersebut, tentunya sangat bertolak belakang dengan pemberitaan di website resmi pemerintah kabupaten setempat.
Bukan hanya bertolak belakang dengan website resmi pemkab Tulang Bawang, keterangan pihak Diskominfo tentang adanya indikasi pembatalan pembelian 151 unit mobil ambulans, juga dimentahkan oleh pihak DPMPK daerah tersebut.
Dimana, pihak DPMPK/ K (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung/ Kelurahan) Tulang Bawang membantah adanya indikasi pembatalan pengadaan pembelian 151 unit mobil ambulans di tahun 2018. Rabu (6/3)
Karena, hingga saat ini Kepala DPMPK Tulang Bawang sedang berkoordinasi dengan pihak kementerian di Jakarta." Memang informasi ini dari siapa..?, dan siapa yang mengeluarkan statement itu, soalnya hingga kini kami belum memberikan informasi secara lisan atau tertulis kepada siapapun, termasuk Diskominfo. Bahkan hingga saat ini pun, Kepala DPMPK Tulang Bawang sedang berkoordinasi dengan kementerian, di Jakarta". Katanya Aan Zeni Kristian. SE (Kasi Pembangunan Kampung/ Kelurahan DPMPK Tulang Bawang) pada wartawan
Lebih lanjut, Aan Zeni Kristian saat diberitahukan terkait pernyataan pembatalan itu oleh pihak Diskominfo Tulang Bawang, dengan tegas dirinya mengatakan bahwa pembatalan tersebut semestinya Bupati Tulang Bawang yang menyatakannya. "Memangnya Rizalman itu siapa, kapasitasnya sebagai apa..? makanya dia mengatakan pengadaan ambulans milik kampung itu dibatalkan. Kemudian yang berhak mengatakan batal atau pun tidak program tersebut, harusnya itu adalah Bupati, bukan bidang Publikasi dan Kemitraan. Bahkan Kadis DPMK/ K juga, menyatakan jika beliau tidak pernah berkoordinasi dengan Kadis Kominfo, apalagi dengan Kasinya". Tegas Aan Zeni Kristian kembali
Bahkan juga, terkait simpang siurnya informasi pengadaan pembelian 151 unit mobil ambulans milik kampung di tahun 2018 yang terindikasi adanya pembatalan pembelian pada tahun tersebut, Assisten I Pemkab Tulang Bawang Akhmad Suharyo mengaku jika kesimpangsiuran tentang indikasi pembatalan pembelian mobil dimaksud, terletak di informasi. Kamis (8/ 3)
Karena kata Akhmad Suharyo, informasi indikasi adanya pembatalan pengadaan 151 unit mobil ambulans tahun 2018 yang diperuntukkan kampung/ kelurahan di kabupaten Tulang Bawang, diakuinya tidak ada kesimpangsiuran." Untuk tekhnis operasional sebenarnya tidak ada simpangsiur, yang membuat simpangsiur (Indikasi adanya pembatalan pembelian mobil ambulan di tahun 2018 - Red), itu kan informasi. Secara tekhnis, yang kita pedomani adalah Satker Tekhnisnya (DPMPK). Dan apapun keputusan DPMPK, nantinya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena kedua lembaga itu yang mengelola. Jadi, tidak ada simpang siurnya". Jelas Akhmad Suharyo dengan wartawan
Walaupun pihak DPMPK tidak pernah mengeluarkan pernyataan indikasi pembatalan pembelian mobil ambulan di tahun 2018, namun Assisten I Pemkab Tulang Bawang belum bisa mengambil langkah lebih lanjut untuk menyikapi kesimpang siuran informasi tersebut, karena Ia beralasan pekerjaan itu belum dilakukan." Pekerjaan itu kan belum dibuat, pekerjaan yang belum dibuat tidak bisa di evaluasi. Untuk informasi dari kita, tekhnis operasionalnya ada di DPMPK, dan apapun keputusan DPMPK itu keputusannya, setelah itu Kominfo diberitahukan". Pungkasnya. (Jon)
