Suaralampung.com-Lampung Timur-. Kejari Lampung Timur terus lakukan penyelidikan pada proyek infrastruktur di Desa Raja Basa Lama Way Kambas, dengan nilai yang sangat signifikan yaitu Rp.3,5 Milyar pada TA 2016 lalu, yang konon kabarnya diduga ada keterlibatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lamtim.
Tahapan proses sidik kasus dugaan korupsi pada proyek jalan menuju Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yaitu tempat wisata gajah tersebut cukup lumayan panjang, karna tahapannya di mulai sejak pertengahan 2017 silam, namun, Tim Penyidik Kejaksaan Negri lampung timur saat ini masih menunggu hasil dari pada audit BPKP.
Ruas jl Desa Raja Basa Lama Way Kambas Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dengan panjang 3,5 kilometer tersebut, menelan anggaran senilai Rp.3.500.000.000,. (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan penyidikan yang cukup lama tersebut ternyata mengundang perhatian publik, pasalnya, membawa nama seseorang yang diduda berstatus Wakil rakyat (Anggota Dewan), bahkan Nota bone orang tersebut adalah pimpinan salah satu Partai di lamtim.
Terkait dengan adanya dugaan itu, Kepala Kejaksaan Negri lampung timur A. Syahril Harahap, melalui Kepala Seksi Intelejen Basuki Raharjo Ju'mat sore 09/03/2018. menyampaikan, hasil dari pemeriksaan atau klarifikasi tim penyidik Kejaksaan Negeri lampung timur, ternyata tidak menemukan dugaan keterlibatan oknum anggota Dewan Inisial AHBS ternyata tidak di temukan.
"Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap AHBS, dan kita tidak menemukan dugaan keterlibatan (AHBS Red) dalam pelaksanaan proyek jalan Desa Raja Basa Lama Way Kambas TA 2016 itu," tegas Basuki Raharjo.
Berita wartawan Suaralampung.com
(Raja)
