Suaralampung.Com.
GUNUNGSUGIH – Dengan di amankan nya atas tiga oknum pegawai Puskesmas Rumbia, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah (Lamteng), yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) diantaranya Kepala Puskesmas Rumbia GY, Bendahara MA dan Y. Hal itu mendapat sorotan dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamteng Loekman Djoyosumarto. Dimana dirinya membenarkan bahwa ketiga pegawai tersebut melakukan administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Ketiga oknum pegawai Puskesmas Rumbia tersebut melakukan penarikan uang iuran untuk menggajih para pegawai honorer yang bertugas di wilayah tersebut. Hal itu disebabkan tenaga pegawainya kekurangan. Sehingga di ambilah kebijakan untuk menarik uang dari para pegawai," ujar Loekman Djoyosumarto.
Sementara untuk mencukupi, Lanjut Loekman, tenaga pegawai dalam melayani masyarakat di Kecamatan Rumbia pihak tersebut harus mengangkat Tenaga Sukarela (TKS). Dimana Pemerintah Daerah (Pemda) Lamteng tidak berhak merekrut TKS lagi.
"Disini harus dikomunikasikan atau dipublikasikan terhadap pegawai yang lainya. Jangan mengambil langkah tanpa sepengtahuan pegawai yang lainnya. Sehingga tidak ada problema dalam penarikan iuran tersebut," katanya.
Pihaknya menjelaskan, memang seluruh pegawai Puskesmas Lamteng saat ini banyak yang ketakutan terkait masalah yang menimpa pegawai Puskesmas Rumbia tersebut. Dimana seluruh Puskesmas di Lamteng melalukan hal yang sama.
"Nanti saya akan mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas yang ada di Lamteng. Nantinya disitu kami akan berdiskusi untuk mencarikan solusi terbaik," pungkasnya.
Sekedar diketahui bahwa ketiga oknum pegawai Puskesmas Rumbia saat ini telah mendekam di sel tahanan Polres Lamteng. Terhitung mulai Kamis (29/3) sampai dengan saat ini. (ari)
Penggunaan Dana JASPEL dan BOK Tak Trasparan Puskes Simbarwaringin Lamteng Layak Diaudit
Dari informasi yang dihimpun oleh media ini, dari sumber terpercaya, bahwa kisaran besaran dana yang pengunannya tidak sesuai disetiap puskwsmas di lampung tengah jumlahnya berfariasi, Seperti halnya dugaan hal serupa di puskes Simbar waringin.
Di Puskes Simbar Waringin diduga, bahwa dana Pengembalian dari BPJS kepada puskesmas, yang biasa disebut JASPEL, (Jasa Pelayanan ) jumlahnya fantastis, diperkirakan mencapai Rp 1,3 Milyar, namun data penggunannya jauh dari trasparan. Selain itu juga dana lain yang tak kalah besar adalah dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) yang mencapai Rp 800 Juatan.
"Dana tersebut memang diperuntukkan bagi puskesmas, namun tentu oenggunannya harus sesuai dengan aturan, serta harus trasparan, jika salah dalam prosedur penggunan apalagi ada indikasi penyimpangan yang merugikan pemerintah daerah atau masyarakat, seperti markap anggaran, atau penggunaan tak sesuai prosedur, tentu harus diaudit, karna kirupsi bukan hanya menguntungkan pribadi, tetapi kebijakan yang menguntungkan orang lain juga bagian dari kirupsi, intinya audit secara bener diperlukan untuk memastikan trasparansi serta ada atau tidaknya penyimpangan," kata dia.
Ditambahkannya, audit forensik juga bisa dilakukan, bisa cek data awal di BPJS, melalui trassaksi perbankan, setelahbitu bisa cek pihak ketiganya, sebagai pelaksana, atau penerima, atau penyedia barang bila oembelian, srtelah itu baru cek oembukuan puskesnya, apakqh ada kesesuaiyan atau penyimpangan, bila ada yang serong dalam pembukuannya, bisa diana lisa apakah itu ada potensi merugikan pemerintah atau pihak lain, ataukah juga menguntungkan pihak tertentu dari ketidak sesuaiyan, selanjutnya juga dapat dipastikan apakah ada unsur kesengajan atau kelalaiyan didalamnya, dejgam demikian maka kerugian pemerintah daerah minimal dapat dicegah. (Yoes anwar)
