Suaralampung.com - Lampung Timur -. Setidaknya, 314 juta tiap bulanya pada 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 24 Kecamatan, harus menggelontorkan biaya internet, ironisnya, Anggaran tersebut diduga kuat merupakanTitipan Badan Pengelolaan Keuamgan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur.
Hal tersebut dibenarkan, dari hasil konfirmasi awak media kepada beberapa OPD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur perihal anggaran itu telah di seting dari BPKAD.
Perihal anggaran titipan pada 24 Kecamatan dan 34 OPD itu di menjadi sorotan publik, pasalnya, Sejak beberapa tahun silam hingga kini Kabupaten itu telah menganggarkan biaya internet melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Herman Syafrudin Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi Diskominfo Lampung Timur Senin 22/07/19 siang.
Duruang kerjanya. Herman Syafrudin mewakili Kepala Dinas Kominfo mengakui adanya anggaran untuk biaya internet, dalam satu tahun Anggaran sebesar 800 juta.
,"iya itu Anggaran BandWith diperuntukan, pembayaran internet, kepada 34 OPD plus DPRD. Dan 24 Kecamatan. Sebesar 800 juta per tahun," ujar Herman kepada sejumlah awak media.
Pada bagian lain, Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur.
Amir Faisol Katua LMP menilai istilah adanya penitipan anggaran belum pernah ada sebelumnya, karenanya, salah satu Ormas yang hingga saat ini masih kritis tersebut menilai adanya indikasi atau niatan untuk mengeruk kauangan daerah melalui anggaran internet.
Sebab kata dia, anggaran untuk biaya internet atau biasa dikanal Band With telah disahkan melalui berbagai proses hingga pembahasan lembaga Legislatif, lalu nengapa ada anggaran lain yang kegunaan dan manfaatnya sama, yaitu biaya internet.
,"Tentu kita sebagai masyarakat wajib memcurigai hal itu, karena sudah jelas ada anggaranya, tetapi muncul anggaran lain yang kegunaanya sama, yaitu untuk biaya internet, dengan total sebesar 314 juta tiap bulan," ujar Amir Faisol.
Ditambahkanya, atas sikap dan kebijakan Kepala BPKAD tersebut sangat tidak peduli terhadap program pemerintah daerah, karenanya, LMP Cabang Lampung Timur meminta kepada Bupati agar melakukan evaluasi terhadap Kepala OPD yang tidak peduli program pembangunan di kabupaten itu.
,"Sebaiknya Bupati nengevaluasi Kepala OPD yang niatnya tidak untuk Kepentingan Kabupaten ini, salah satunya, Kepala BPKAD, kita dapat melihat dengan jelas, kantor itu dibuat sangat tertutup pada publik," tegas Amir Faisol.
Hal tersebut juga tampak terbukti, ketika wartawan hendak melakukan konfirmasi terkait adanya dugaan titip anggaran BPKAD kepada 34 OPD dan 24 Kecamatan se Kabupaten Lampung Timur.
Namun sang Kepala Badan Indra Duki tidak bersedia ditemui, dengan alasan 'sedang ada rapat'.
Dinilai tingginya besaran anggaran dari dua OPD yang mencapai lebih dari 4 Milyar per tahun, itu sangat mengecewakan masyarakat.
Rini Mulyati Salah satu aktivis perempuan Kabupaten Lampung Timur hanya berharap agar kedepan Pemerintah Daerah dapat malakukan efisiensi anggaran biaya internet.
,"Kenapa anggaran itu tidak ditambahkan saja ke Diskominfo sesuai Foksinya, jadi tidak tumpang tindih dan saya yakin seyakinya lebih efisien, masak untuk internet aja kita satu tahun lebih dari 4 Milyar," ujar Rini Muyati.
Berita wartawan suaralampung.com
(Raja/fr)
