Bupati Lamsel dan Dirjen KKP Jalin Kerjasama Kembangkan Kawasan Budidaya Udang

Bupati Lamsel dan Dirjen KKP Jalin Kerjasama Kembangkan Kawasan Budidaya Udang

LAMPUNG SELATAN — Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatukan komitmen kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) untuk bersinergi dalam pengembangan pertanian, perikanan, udang di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang.

Di lokasi itu, akan dibangun untuk model percontohan kawasan budidaya udang budidaya. Percontohan ini sebagai stimulan pemanfaatan potensi tambak melalui usaha budidaya udang dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nota kesepakatan (MoU) antara KKP dengan Pemkab Lampung Selatan disetujui oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, pada Kamis (2/7/2020).

Penandatanganan MoU itu, turut disaksikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Elvi Wijayanti, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Alan F. Koropitan.

Hadir juga, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Abdul Muis, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi. Anggota Komisi II, Sekretaris Daerah, Thamrin berserta pejabat Pemkab Lampung Selatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi IV DPR RI dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP yang telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat Lampung Selatan.

" Alhamdulillah sudah teken MoU. Mudah-konsultasi Kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi kawasan budidaya udang sesuai harapan kita semua. Sekali lagi tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi IV dan Dirjen KKP, "ujar Nanang.

Nanang juga berharap akan lebih banyak lagi program dari kementerian / lembaga terkait budidaya untuk mendukung pengembangan kawasan tambak udang di daerahnya.

Membantu kedepan dapat meningkatkan produksi dan dapat mendukung Kabupaten Lampung Selatan sebagai lumbung udang nasional.

"Tadi juga sudah bisa bantu Rp.8 miliar. Kedepan kami mohon bantuan terus mengalir ke Lampung Selatan. Semoga dengan hadirnya tokoh-tokoh dari pusat ini, Lampung Selatan benar-benar bisa maju di sektor perikanan, dan bisa terbebas dari gizi buruk, "kata Nanang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengatakan, pengembangan klaster kawasan budidaya ini sangat bersaing dengan komitmen KKP untuk mendorong pengembangan pertanian budidaya secara berkelanjutan.

Baik dari aspek lingkunganya, ekonomi dan sosialnya. Disamping itu menurutnya, sistem klaster akan mengubah pengelolaan usaha budidaya tambak dari parsial menjadi klasterisasi.

"Kami punya program khusus untuk membangun kawasan tambak-tambak udang. Tujuan untuk meningkatkan ekspor sebesar 250% di tahun 2024. Dan ini sudah masuk RPJMN 2020-2024. Pak Presiden juga memberikan perhatian yang luar biasa dengan program ini, "katanya.

Slamet Soebjakto menyebutkan, di Indonesia hanya ada lima kawasan atau kawasan yang menjadi model percontohan kawasan budidaya udang budidaya.

Pertama di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Lalu Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

"Sebenarnya ini pengalihan wilayah di Cilacap milik Perhutani. Karena saat itu pengalihannya perlu waktu, maka Kementerian LHK mengarahkan ke Lampung Selatan. Saat ini kami langsung datang. Karena disini (Ketapang) memang lahannya sudah siap dan sudah ada kelompok pembudidaya udang, hanya saja belum tertata dengan baik, "katanya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta kerjasama yang dilakukan bukan hanya seremoni penandatanganan MoU semata. Menurutnya hal itu harus segera ditindaklanjuti sehingga program tersebut dapat benar-benar terealisasi.

"Jangan hanya komitmen tanda tangan MoU. Tapi harus ada kelanjutannya. Saya bilang ke pak bupati, nanti lahannya dicek. Apakah sudah ada izin dari Kementerian LHK. Kalau ada masalah, nanti tolong bicarakan dengan saya, "tegas anggota DPR RI asal Provinsi Lampung ini.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada DPJB KKP, KSP, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Kabupaten Lampung Selatan.

"Kalau dulu gak pernah saya lihat seperti ini. Saya hanya terima laporan. Tapi hari ini, dengan hujan-hujanan ayah sudah mau datang melihat ke lapangan. Program Supaya Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya cuma satu, kesejahateraan rakyat, "tandasnya.

Sementara itu, acara kesepakatan bersama itu diselesaikan dengan Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Klaster Udang Nasional Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI. 

(*kmf).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bupati Lamsel dan Dirjen KKP Jalin Kerjasama Kembangkan Kawasan Budidaya Udang"

Posting Komentar