Pemerintah daerah Lampung Timur terkesan acuh terhadap sejumlah lahan aset milik daerah Kabupaten Lampung Timur, padahal sejumlah lahan aset tersebut dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lamtim. Ini di sampaikan aktifis muda Sukadana Junaidi Ali.
Menurutnya, gagalnya pengelolaan sejumlah lahan aset milik daerah Lamtim di karenakan ketidak mampuan pejabat daerah setempat untuk mengamankan lahan aset milik kabupaten yang berjuluk Bumei Tuah Bepadan.
Lanjutnya, anehnya pemerintah kabupaten Lamtim dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) padahal aset Lamtim sedang tidak terdata dengan baik.
"Ini akibatnya kalau pejabat Lamtim tak paham dengan fungsinya, aset milik Lamtim gagal di kelola, padahal ini sangat penting untuk membantu mendongkrak PAD. Dan anehnya lagi kok bisa Lamtim dapat WTP, sementara sejumlah lahan aset Lamtim sedang carut marut, tidak terdata dengan baik,"jelasnya.
Ia menambahkan, tahun 2021 Lampung Timur mengalami defisit anggaran tahun sebesar Rp 173,5 Miliyar. jika sejumlah lahan aset milik Lamtim di kelola dengan baik dan mampu menghasilkan PAD, tentu akan mengurangi jumlah defisit yang mencapai miliyaran tersebut.
Sebelumnya, Diketahui dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Lampung Timur bahwa sejumlah lahan yang telah di kelola oleh masyarakat samapai dengan saat ini belum ada sumbangan untuk pendapatan daerah (PAD).
Menurut Sekretaris Bapenda kabupaten Lampung Timur Ahmad Faoji, bahwa sampai saat ini retribusi penyewaan tanah aset daerah kabupaten Lampung Timur belum ada masuk, sedangkan lahan aset milik Kabupaten Lamtim cukup luas untuk di kelola.
Menurutnya, sejauh ini lahan aset daerah Kabupaten Lampung Timur yang di ketahui kosong berada di tiga kecamatan, Purbolinggo, Labuhan Maringgai dan Sukadana.
"Retribusi dari pemanfaatan tanah milik Pemkab Lamtim belum ada untuk penyumbang pendapatan daerah kabupaten Lampung Timur. Padahal sebenarnya kalau dikelola pemanfaatan lahan yang ada di Lamtim ini cukup baik untuk menyumbang PAD. Banyak lahan kita yang kosong, seperti di Purbolinggo, Labuhan Maringgai, Sukadana,"jelas Kepala Bapenda di ruang kerjanya, Kamis, (17/03/2022).
Pewarta: Mandra Aditama
