Suaralampung.com, Bandarlampung — Pemerintah dinilai konsisten menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mempertahankan harga gas LPG 3 kilogram di level Rp12.700 sejak tahun 2007. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga kecil di tengah fluktuasi harga energi dunia.
Ekonom Universitas Lampung Dr. Tiara Nirmala mengatakan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga LPG 3 kilogram selama 18 tahun terakhir merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil. Ia menilai kebijakan ini diambil dengan pertimbangan yang matang terhadap kemampuan ekonomi rakyat.
“Pemerintah masih mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena gas ini termasuk kebutuhan pokok, pemerintah berhati-hati agar perubahan skema subsidi tidak menurunkan daya beli masyarakat,” ujar Tiara dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi” di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, gas LPG 3 kilogram sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, terutama di pedesaan. Jika harganya disesuaikan langsung dengan mekanisme pasar, risiko tekanan terhadap daya beli akan meningkat, dan berpotensi mendorong inflasi di tingkat rumah tangga. Hal itu berbeda dengan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah yang dari tahun ke tahun dilakukan penyesuaian.
“Nah, sekarang subsidi BBM sudah berubah, mengikuti mekanisme pasar. Kalau harga minyak dunia naik, kita juga menyesuaikan seperti dari Rp7.500 naik ke Rp10.000. Jadi subsidi tetap ada, tapi menyesuaikan kondisi global. Kita sedang berupaya agar masyarakat miskin tidak bertambah, malah berkurang. Kalau harga LPG disesuaikan langsung ke harga pasar, bisa-bisa masyarakat menengah ke bawah terdampak dan daya belinya turun,” kata Tiara.
Ia menjelaskan, meski kebijakan subsidi LPG 3 kilogram masih menimbulkan tantangan, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, pemerintah kini tengah menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal agar penyalurannya lebih tepat. Dengan data yang akurat, subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri menilai kebijakan pemerintah mempertahankan harga LPG 3 kilogram di level tetap merupakan langkah yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, skema harga tetap atau fixed price memberikan pemerataan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, meski memiliki konsekuensi fiskal bagi negara.
“Kalau harganya fixed, memang ada pemerataan untuk seluruh Indonesia. Tapi masalahnya adalah efek ke atasnya nanti kalau harganya mengikuti pasar, yang rugi itu masyarakat di bawah. Jadi ini soal jangka pendek dan jangka panjang. Kalau pilihannya sekarang, secara jangka pendek harga fixed lebih aman,” ujar Rishal.
Ia menambahkan, meski kebijakan tersebut dinilai efektif menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen, pemerintah tetap perlu mempersiapkan sistem distribusi yang lebih efisien agar masyarakat bisa menikmati harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Rishal menyoroti bahwa perbedaan harga di lapangan sering disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dan belum optimalnya sistem data penerima subsidi.
Selain itu, Rishal juga menilai bahwa penerapan sistem digital seperti QR Code dapat menjadi solusi jangka panjang agar penyaluran LPG 3 kilogram lebih transparan dan tepat sasaran. “QR Code bisa jadi solusi yang diadaptasi ke depan. Dengan begitu, subsidi LPG 3 kilogram bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan semua transaksi tercatat,” katanya.
