Suaralampung.com, Bandarlampung — Sejumlah akademisi mengatakan Pertamina masih berperan menjadi tulang punggung utama dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Di tengah ramainya isu kelangkaan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU swasta, para akademisi menegaskan bahwa situasi tersebut tidak bisa dijadikan cermin kondisi energi nasional secara keseluruhan.
Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Rishal Asri mengatakan, Pertamina merupakan satu-satunya entitas yang memiliki jaringan distribusi BBM hingga ke pelosok daerah, bahkan ke wilayah-wilayah ekstrem di Indonesia Timur. “Kalau dikatakan menjaga kedaulatan energi, ya sudah. Pertamina sudah berhasil. Siapa sih yang mau bangun SPBU di Papua selain Pertamina? Swasta mana yang sanggup?” ujar Rishal dalam diskusi “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi” di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).
Rishal menambahkan, kiprah Pertamina dalam menjalankan program BBM satu harga menunjukkan komitmen negara menghadirkan energi yang merata. Sementara SPBU swasta, kata dia, umumnya hanya beroperasi di kawasan perkotaan dan belum mampu menjangkau wilayah terpencil. Dia pun menantang SPBU swasta untuk membangun jaringan SPBU di daerah seperti Pertamina. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per 2024 terdapat 2.314 SPBU swasta dari total 15.917 SPBU di Indonesia.
“SPBU swasta ini kan cuma di daerah Ibu Kota. Jadi kalau mau buka di kota besar, ya bangun juga di daerah lain biar adil. Jangan cuma buka di Jakarta. Harus apple to apple. Kalau mau buka SPBU swasta, silakan, tapi bangun juga di luar Jawa. Jangan cuma rebut pangsa pasar di kota besar,” ucapnya.
Menurut Rishal, isu kelangkaan BBM yang belakangan ramai di media sosial berasal dari keterbatasan pasokan di SPBU swasta, bukan di jaringan nasional Pertamina. Karena itu, pemberitaan mengenai krisis atau kelangkaan BBM sebaiknya tidak digeneralisasi sebagai masalah nasional. “Masalahnya, isu di Jakarta sering dianggap isu nasional, padahal di daerah nggak relevan,” katanya.
Pada forum yang sama, ekonom Universitas Lampung Dr. Tiara Nirmala menilai, kondisi pasar BBM di Indonesia memang masih didominasi Pertamina, namun hal itu bukan berarti tidak efisien. Justru, kata dia, monopoli dalam konteks energi memiliki fungsi menjaga harga agar tetap stabil di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
“Kalau struktur pasar hanya monopoli, cuma satu penjual, dia jadi price maker. Tapi kalau ada kompetitor, justru efisien untuk masyarakat, karena akan ada persaingan harga. Namun, dalam konteks energi, monopoli Pertamina ini memiliki peran strategis menjaga pemerataan pasokan hingga pelosok negeri,” ucapnya.
Ia menegaskan, kelangkaan yang terjadi di beberapa SPBU swasta tidak mencerminkan kondisi energi nasional karena porsi pasokan mereka hanya sebagian kecil dari total pasar BBM di Indonesia. Di sisi lain, Pertamina menguasai ribuan titik distribusi di seluruh provinsi dan menjadi penjamin utama stabilitas bahan bakar nasional.
Lebih lanjut, Tiara menilai kebijakan pembatasan impor BBM yang diterapkan pemerintah memiliki dasar ekonomi yang kuat. Menurutnya, jika impor bahan bakar dilakukan secara berlebihan, hal itu dapat menekan stabilitas nilai tukar rupiah dan mengganggu neraca perdagangan nasional.
“Kalau impor meningkat, neraca perdagangan bisa terganggu. Karena transaksi dengan luar negeri dilakukan dengan dolar, bukan rupiah. Jadi, makin banyak impor, makin banyak kebutuhan dolar. Akibatnya, nilai dolar naik, rupiah terdepresiasi. Itu bisa membuat neraca perdagangan defisit,” ujar Tiara.
Sementara itu, pakar komunikasi publik Universitas Lampung Dr. Feri Firdaus menilai, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat tidak terjebak pada persepsi yang salah soal isu energi. Menurutnya, pemerintah harus menjadi sumber utama yang menarasikan isu yang hendak disampaikan.
“Jangan sampai masyarakat itu tahu informasi yang beredar di media-media, tapi sumbernya itu tidak kredibel. Maka pemerintah harus bisa menjadi satu-satunya, dalam arti sumber pertama. Ketika ada yang mau menyampaikan sesuatu, bagaimana caranya pemerintah bisa menguasai, meramaikan, atau mendominasi informasi yang berkaitan,” ucapnya.
