BANDAR LAMPUNG – Menyikapi pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, berbagai elemen masyarakat di Provinsi Lampung menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung yang menilai bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi sekaligus langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Menjaga Netralitas dan Stabilitas Nasional
Perwakilan tokoh masyarakat Lampung menegaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden sangat penting untuk memastikan efektivitas komando, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat dan terkoordinasi. Selain itu, posisi tersebut dinilai mampu menjaga netralitas Polri dari potensi tarik-menarik kepentingan politik apabila berada di bawah kementerian tertentu.
“Polri adalah pilar utama keamanan dalam negeri. Agar profesionalisme dan soliditas komando tetap terjaga, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Ini adalah harga mati demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar salah satu koordinator aspirasi masyarakat Lampung.
Poin Utama Dukungan Masyarakat Lampung
Adapun beberapa poin utama yang menjadi dasar dukungan masyarakat Lampung antara lain: Efisiensi Komando: Memastikan pengambilan keputusan strategis di bidang keamanan nasional dapat dilakukan secara cepat dan tepat oleh Kepala Negara.
Netralitas Polri: Menghindarkan institusi kepolisian dari birokrasi berbelit serta potensi politisasi jika berada di bawah kementerian.
Penguatan Pelayanan Publik: Mendukung transformasi Polri yang semakin presisi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Paisaludin, S.H. Dimintai Dukungan dalam Rapat DPRD Pesawaran Dalam kesempatan yang sama, Polri secara resmi meminta dukungan dan partisipasi penuh dari Paisaludin, S.H., selaku Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Komisi III sekaligus tokoh masyarakat adat Lampung, agar turut mendukung komitmen Polri tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Permintaan dukungan tersebut disampaikan dalam rapat anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, sebagai bentuk sinergi antara Polri dan lembaga legislatif daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta kepastian hukum di wilayah Lampung.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan, Paisaludin, S.H. dinilai memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Harapan Sinergi Polri dan Tokoh Adat
Sebagai tokoh adat dan wakil rakyat, Paisaludin diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat dalam menjaga sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat adat Lampung demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.
Dukungan masyarakat Lampung ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan strategis yang memperkuat institusi Polri serta menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Reporter: Lenny Maharani / Amsir)
