SuaraLampung.Com, ADV-Tulang Bawang - Demi terciptanya sinkronisasi program yang ada di Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tulang Bawang berharap Instansi pemerintah mampu bersinergi menyatukan persepsi dalam menerima usulan dari masyarakat.
 |
| Instansi Pemerintah Diharapkan DPRD Tulang Bawang Mampu Bersinergi Menyatukan Persepsi Usulan Dari Masyarakat |
Guna mewujudkan hal itu, Pemerintah Tulang Bawang melalui Bappedalitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) diharapkan untuk dapat berkoordinasi guna menyerap hasil reses pihaknya yang nanti akan dijadikan acuan bersama terkait isu strategis di Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Sehingga, dalam melaksanakan Musrenbang baik ditingkat Kampung dan Kecamatan, Bapedalitbang dapat menyerap isu-isu strategis pembangunan yang diperuntukan pada tahun 2020 mendatang, sesuai dengan program Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
 |
| Instansi Pemerintah Diharapkan DPRD Tulang Bawang Mampu Bersinergi Menyatukan Persepsi Usulan Dari Masyarakat |
Dimana hal tersebut dituturkan Ketua DPRD Tulang Bawang Sopi’i Azhari. SH, diwaktu menjelang pelaksanaan Musrenbang di 147 Kampung dan 5 Kelurahan dari 15 Kecamatan diwilayah kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur, sebagaimana harus dapat disesuaikan atau disinkronkan dengan program yang ada dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat, belum lama ini (20/01).
 |
| Instansi Pemerintah Diharapkan DPRD Tulang Bawang Mampu Bersinergi Menyatukan Persepsi Usulan Dari Masyarakat |
Oleh karena itu, kata Dia, hal ini harus dilaksanakan dengan menyatukan persepsi, yang mana usai agenda reses dari DPRD Tulang Bawang, Bapedalitbang juga harus turut menyamakan hasil dari Musrenbang dengan sinkron, sehingga menyerap usulan masyarakat dapat benar-benar menghasilkan usulan bersifat prioritas.
 |
| Instansi Pemerintah Diharapkan DPRD Tulang Bawang Mampu Bersinergi Menyatukan Persepsi Usulan Dari Masyarakat |
Maksudnya, dijelaskan Ia, yakni Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), harus juga menjadikan acuan dari DPRD sebagai bahan bersama-sama dalam pembahasan Musrenbang nantinya. "Maka setelah itu, baru hasil Musrenbang akan disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan draft KUA PPAS, yang selanjutnya akan dibahas dan disetujui melalui sidang paripurna untuk ditetapkan menjadi APBD 2020”. Pungkasnya (Jon/ Adv)
