Suaralampung.com, Bandarlampung — Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Oktober 2023 tercatat mengalami inflasi 0,30% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode September 2023 yang mengalami inflasi 0,33% (mtm) namun lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan Oktober pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami deflasi 0,05% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing mengalami
inflasi 0,17%(mtm) dan 0,18%(mtm).
Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 3,06% (yoy), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat 2,56% (yoy) dan 2,65%(yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Oktober 2023 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: cabai rawit, cabai merah, bensin, beras, dan jeruk dengan andil masing-masing sebesar 0,096%; 0,083%; 0,051%; 0,036%; dan 0,030%. kenaikan harga komoditas hortikultura dan tanaman pangan menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2023. Kenaikan harga aneka cabai terutama disebabkan oleh penurunan pasokan di Kabupaten sentra produksi, yaitu Lampung Selatan, yang diiringi penurunan kualitas cabai akibat kondisi El Nino.
Kenaikan harga aneka cabai di Lampung juga dipengaruhi lonjakan harga cabai rawit dari Sukabumi, selaku salah satu pemasok utama cabai untuk Provinsi Lampung, yang telah mencapai Rp80.000/kg. Berlanjutnya inflasi beras pada Oktober 2023 masih dipengaruhi oleh faktor demand pull dari pulau Jawa di tengah meningkatnya produksi beras Lampung pada periode panen gadu 2023. Adapun kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pemerintah pada 1 Oktober 2023.
Inflasi yang masih terkendali pada bulan Oktober 2023 didukung oleh deflasi pada sebagian komoditas, antara lain telur ayam ras, bawang merah, minyak goreng, cumi-cumi, dan air kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,042%; -0,032%; -0,024%; -0,012%; dan -0,011%.
Penurunan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh permintaannya yang terjaga rendah pada periode low demand September – Oktober 2023. Lebih lanjut, penurunan harga bawang merah disebabkan oleh berlanjutnya periode panen bawang merah di Brebes yang dihasilkan dari penanaman bulan Juni–Juli 2023, meski terdapat tendensi kenaikan harga bawang merah sejak akhir Oktober 2023 seiring dengan berakhirnya periode panen.
Sementara itu, penurunan harga minyak goreng sejalan dengan masuknya periode puncak panen untuk TBS kelapa sawit. Adapun penurunan harga cumi-cumi sejalan dengan masih berlangsungnya musim panen sejak September 2023, pasca mengalami kenaikan harga pada Mei–Juni 2023.
NTP Provinsi Lampung pada Oktober 2023 tercatat sebesar 114,45, meningkat 0,89% (mtm) jika dibandingkan dengan 113,45 pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini terutama didorong oleh kenaikan NTP untuk Subsektor Hortikultura dan Tanaman Pangan sejalan dengan kenaikan harga aneka cabai dan beras. Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Peternakan dan Perikanan Budidaya masih berada di bawah 100, yaitu masing-masing 98,95 dan 99,54.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan kota di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2023. Namun demikian, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i) Shock aggregate demand di tengah kondisi excess liquidity, kenaikan UMP tahun 2023 dan momen tahun politik, dan (ii) risiko rendahnya capaian pemulihan daya beli masyarakat yang berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti di kemudian hari akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi.
Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, terutama pada November – Desember 2023; (ii) risiko El Nino yang tengah terjadi pada Agustus s.d. bulan Oktober 2023; dan (iii) risiko outflow beras di Lampung akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa.
Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Stance OPEC+ yang ingin mendorong kenaikan harga minyak dunia untuk kepentingan geopolitik; dan (ii) Risiko percepatan kenaikan harga rokok di akhir tahun dengan ekspektasi tarif cukai
rokok yang kembali meningkat pada tahun 2024.
Meninjau perkembangan inflasi pada bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, berikut adalah beberapa upaya TPID Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai
dengan HET.
b. Rencana penggunaan dana BTT untuk Operasi Pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan
pada komoditas beras di 400 titik selama 50 hari pada (8 titik/hari).
c. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas-komoditas sbb:
- Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: beras, telur ayam, bawang merah,
cabai merah, dan cabai rawit.
Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: bawang
putih, daging ayam, minyak goreng, dan gula pasir.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya
komoditas-komoditas yang sering bergejolak, termasuk pelaksanaan pelatihan budidaya
bawang merah bagi kelompok tani dan penjajakan KAD G2G dan B2B bawang merah antara
Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah Kabupaten Brebes yang dilaksanakan di
Kabupaten Brebes pada tanggal 3 – 5 Mei 2023.
b. Terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai
komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui
koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan
perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
4. Komunikasi efektif
Melakukan rapat koordinasi secara formal yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal melalui media sosial, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. (Rls)
