TANGGAMUS - Kontroversi pengadaan mobil Ambulance Transport dan Puskesmas Keliling (Pusling), membuat gerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus, Provinsi Lampung. Ada indikasi upaya untuk membungkam media, dengan menawarkan sejumlah uang, mulai dari Rp.5 juta hingga 10 juta rupiah.
Menyikapi hal itu, Ketua Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Profesional Jaringan Mitra Negara (LPAKN RI PROJAMIN) Provinsi Lampung, Hermawansyah, menilai, Dinas Kesehatan Pemkab Tanggamus tampaknya mulai gerah dengan adanya pemberitaan tentang pengadaan Mobil Ambulance dan Pusling.
Menurut Hermawan, justru upaya untuk memberikan kompensasi sejumlah uang semakin memperkuat dugaan ada yang tidak beres dari pengadaan mobil Ambulance dan Pusling Tahun Anggaran 2024 ini.
Lanjutnya, sejauh ini memang belum bisa diambil kesimpulan apa yang terjadi dalam pengadaan tersebut. Tetapi ada beberapa kemungkinan modus pengadaan mobil Ambulance Transport dan Pusling tersebut bermasalah dan patut di curigai adanya kemungkinan fiktif atau mark up di dalamnya.
“Dalam hal ini kami tidak menuduh. Hanya saya sebagai masyarakat wajib tahu tentang pengadaan tersebut karena pembelian menggunakan uang negara, yang nota bene adalah uang rakyat. Dan adanya Undang-undang keterbukaan informasi,” pungkas Hermawan.
Dalam kesempatan itu, Hermawan juga berharap agar Pihak Dinkes Tanggamus, menyikapi permasalahan itu secara bijak, artinya, Kadis menjelaskan kepada publik secara transparan.
"Diselesaikan secara bijak, dan tidak mengulur-ulur waktu, jadi permasalahan yang ada tidak semakin melebar, Jangan ngumpet, Kadisnya," harap Ketua LPAKN RI PROJAMIN Provinsi Lampung. (Tim)
