Inflasi Lampung hingga Juli 2025 tercatat 1,41 persen (year-to-date), masih terkendali berkat sinergi berbagai program pengendalian harga, termasuk operasi pasar, peningkatan produktivitas pertanian, kerja sama antar daerah, serta edukasi masyarakat. Pada sisi digitalisasi, Lampung berhasil mencapai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebesar 97,5 persen, meski transaksi tunai masih dominan di masyarakat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi mendorong percepatan digitalisasi melalui peningkatan literasi pembayaran non-tunai, penguatan peran BPD Lampung sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, juga menegaskan perlunya sinergi lanjutan sebagai upaya pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
Bimo mengapresiasi setiap upaya pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi di daerah di tengah berbagai tantangan. “Perlu adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian daerah, penguatan SDM dan infrastruktur untuk meningkatkan layanan non tunai, serta pemanfaatan layanan perbankan digital", lanjutnya.
Sejumlah OPD juga turut memberikan masukan strategis, antara lain perlunya perbaikan tata niaga agar distribusi pangan lebih transparan, optimalisasi penyaluran SPHP, penguatan Posko Inflasi Digital, serta antisipasi dampak cuaca ekstrem. Rakorda ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BULOG, POLRI, Bank Lampung, serta pemangku kepentingan lain demi mewujudkan Lampung maju dan Indonesia sejahtera
