LAMPUNG — Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri Kayu Ubi dengan nilai kegiatan sekitar Rp974 juta, pihak sekolah dan panitia pembangunan memberikan klarifikasi serta hak jawab kepada Media ini, Senin (28/9/2026).
Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Penanggung Jawab kegiatan, Hari Purnomo, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SD Negeri Kayu Ubi, bersama Aris selaku Ketua Panitia, didampingi Agus.
Dalam keterangannya, pihak sekolah dan panitia menegaskan bahwa semen Tiga Roda digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi, sebagaimana material yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
Keterangan tersebut sekaligus menjadi penjelasan atas pemberitaan sebelumnya yang memuat informasi awal mengenai penggunaan sekitar 40 zak semen merek Jakarta di lokasi pekerjaan.
Pihak sekolah dan panitia menyampaikan bahwa material yang digunakan dalam pekerjaan perlu dilihat secara keseluruhan berdasarkan pelaksanaan di lapangan serta dokumen kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Kepala Sekolah Hari Purnomo selaku penanggung jawab kegiatan bersama Ketua Panitia Aris juga memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh panitia sesuai dengan mekanisme kegiatan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Agus yang sebelumnya memberikan keterangan kepada Media ini turut hadir dalam penyampaian hak jawab tersebut.
Hak Jawab sebagai Bagian dari Keberimbangan Pemberitaan
Media ini memuat klarifikasi ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan memberikan ruang kepada pihak yang sebelumnya disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.
Dengan adanya hak jawab tersebut, informasi mengenai penggunaan material semen dalam kegiatan revitalisasi SD Negeri Kayu Ubi menjadi lebih lengkap, khususnya terkait penegasan pihak sekolah dan panitia bahwa semen Tiga Roda digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Media ini tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah perlu didasarkan pada fakta lapangan, dokumen pendukung serta keterangan dari pihak-pihak yang berwenang.
Media ini juga menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya merupakan hasil pemantauan dan klarifikasi awal, bukan kesimpulan mengenai adanya tindak pidana maupun kerugian negara.
Selanjutnya, Media ini akan tetap memberikan ruang klarifikasi apabila terdapat informasi atau dokumen tambahan dari pihak sekolah, panitia pembangunan, P2SP maupun pihak terkait lainnya.(*)
