SuaraLampung.Com. Lampung Barat - Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU)Kabupaten Lampung Barat (Lambar), di demo massa. Puluhan orang yang mengatasnamakan dirinya Kelompok Anti Korupsi (Kelopak), menentukan sikap untuk tidak sepakat dengan pelaksanaan lelang peningkatan jalan Way Peray - Ogan Jaya segmen 2 milik DPU Lambar senilai Rp.2.500.000.000,- oleh ULP , karena di duga jika pelaksanaan lelang tersebut sarat kepentingan dan pengkondisian.
Pelasaknaan lelang secara online, sebagaiman amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jelas dicederai oleh ulah dari pada ULP Kabupaten Lambar, yang secara sengaja menganulir CV. Sassumi Jaya Sakti untuk memenangkan CV. Cahaya Intan Permata sebagai pelaksana dari kegiatan peningkatan jalan Way Petai- Ogan Jaya segmen 2 dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.2.462.815.000.
 |
| Lelang Proyek Dinas PU Lambar Sarat Kepentingan Para Penguasa |
Menuut Haidir, ketua Koordinator lapangan Kelopak, seharusnya, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Republik Indonesia, pelaksanaan lelang proyek milik pemerintahan harus mengacu kepada UU No 5 tahun 1999 yang mana di dalamnya menyebutkan jika setiap pelaksanaan lelang proyek milik pemerintah tidak bersipat diskriminatif, tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dan bersifat terbuka.
Tetapi, apa yang di pertunjukan oleh ULP dan DPU Lambar, justru berlawanan dengan ketentuan yang ada. Selaku penguasa anggaran, mereka justru dengan sengaja mengarahkan kegiatan di maksud untuk mengakomodir kepentingan dari penguasa daerah atau kabupaten.
"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Lambar agar tidak pernah lagi percaya kepada pelaksanaan kegiatan milik pemerintah setempat yang dipenuhi oleh racun-racun kepentingan sang penguasa," katanya. (Eko).
